Harian Kontan     25 Apr 2017

Kerek Ekonomi, India Reformasi Pajak

Memangkas banyak restribusi, Pemerintah India akan menggantikan dengan pajak barang dan jasa yang lebih ringan mulai 1 Juli WASHINGTON. India berambisi mencapai pertumbuhan ekonomi ...

Harian Kontan     25 Apr 2017

Aturan Keterbukaan Data Nasabah di Meja Presiden

Setelah Perppu ini diteken, Ditjen Pajak bisa langsung mengakses informasi data keuangan JAKARTA. Era pertukaran informasi perpajakan di Indonesia tinggal menunggu waktu. Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti ...

Harian Kontan     25 Apr 2017

Amnesti Pajak Tak Tambah Basis Data Pajak

JAKARTA. Batas akhir pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahunan nyaris kelar. Tinggal lima hari atau 31 April, seluruh wajib pajak (WP) termasuk wajib pajak badan menyerahkan SPT-nya. ...

Harian Kompas     21 Apr 2017

Likuiditas Bank Diwaspadai

Indonesia Punya Modal Kuat Hadapi Risiko JAKARTA, KOMPAS — Otoritas kebijakan dan pelaku industri perbankan perlu mencermati dan mewaspadai kondisi likuiditas perbankan tahun depan. Permintaan kredit ...

Harian Kontan     21 Apr 2017

Komisi IX Minta Pemerintah Serius Revisi UU KUP

JAKARTA. Revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) belum bisa dipastikan kapan akan selesai. Pasalnya, sudah dua kali Rapat Dengar Pendapat (RDP) RUU KUP batal digelar, yakni ...

Harian Kontan     21 Apr 2017

China Pangkas Penerimaan Pajak

Langkah ini dimaksudkan agar ekonomi China lebih hidup di tahun ini BEIJING. Tidak puas dengan pertumbuhan ekonomi yang melewati target pada kuartal I lalu, China terus ...

Harian Kontan     20 Apr 2017

Ditjen Pajak Susun Aturan Baru Cara Hitung Pajak

Ditjen Pajak tengah mencari cara lain hitung peredaran bruto dan norma pemeriksaan pajak BELITUNG. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tengah menyusun peraturan mengenai cara lain menghitung peredaran bruto dan ...


Tax News

BI Rates


Exchange Rates

Mata Uang Nilai (Rp.)
EUR 20437.09
USD 17937
GBP 23970.92
AUD 12534.67
SGD 13890.62
* Rupiah

Sumber : 34/MK/EF.2/2026
Berlaku : 29 Jul 2026 - 4 Aug 2026