Harian Kontan     22 Sep 2017

Cara Pajak Mengejar Setoran Meresahkan

Pebisnis menilai, PP No 36/2017 berpeluang disalahgunakan aparat pajak JAKARTA. Kalangan pengusaha dan peserta pengampunan pajak (tax amnesty) tengah jeri. Sumber kecemasan mereka adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor ...

Harian Kompas     20 Sep 2017

Penegakan Hukum Segera Dijalankan

JAKARTA, KOMPAS — Direktorat Jenderal Pajak akan menegakkan hukum terhadap peserta dan bukan peserta pengampunan pajak yang kedapatan belum atau kurang melaporkan harta dalam laporan resminya. Waktu penemuan dibatasi ...

Harian Kontan     20 Sep 2017

Pajak Membidik Aset Tersembunyi Anda

Lewat PP No 36/2017, aset pajak yang tak dilaporkan didenda hingga 30% JAKARTA. Pemerintah punya senjata baru untuk mendongkrak penerimaan pajak tahun 2017 ini dan tahun ...

Harian Kompas     19 Sep 2017

Pajak KurangRp 692,7 Triliun

Skenario Realistis Mesti Disiapkan JAKARTA, KOMPAS — Hingga akhir Agustus, penerimaan perpajakan baru Rp 780 triliun atau 53 persen dari target. Artinya, pemerintah harus menghimpun ...

Harian Kontan     19 Sep 2017

Ditjen Pajak Siapkan Teknologi Perpajakan

PEMERINTAH tengah menyiapkan pembaharuan sistem proses bisnis utama perpajakan yang akan diadopsi dalam pengembangan core tax system yang baru. Hal ini merupakan salah satu target dari tim reformasi perpajakan. ...

Harian Kontan     19 Sep 2017

Target Pajak Tahun Depan Diperbesar

Pemerintah dan Badan Anggaran DPR sepakat menambah target penerimaan PPN dan penerimaan migas pada tahun depan JAKARTA. Di tengah cupetnya realisasi penerimaan pajak pada tahun ini, ...

koran-jakarta.com     18 Sep 2017

Shortfall Pajak Diprediksi Capai 150-200 Triliun Rupiah

JAKARTA – Pengamat pajak TB Taxand, Permana Adi Saputra memprediksi penerimaan pajak bakal tetap mengalami kekurangan atau shortfall di kisaran 150 - 200 triliun rupiah. Prediksi ini tidak ...


Tax News

BI Rates


Exchange Rates

Mata Uang Nilai (Rp.)
EUR 20437.09
USD 17937
GBP 23970.92
AUD 12534.67
SGD 13890.62
* Rupiah

Sumber : 34/MK/EF.2/2026
Berlaku : 29 Jul 2026 - 4 Aug 2026